Menyoal Kebebasan Ekspresi: Sejauh Mana Pemerintah Boleh Melarang Modifikasi Kendaraan?
Pada era modern ini, modifikasi kendaraan telah menjadi salah satu tren yang populer di kalangan masyarakat. Banyak orang yang gemar memodifikasi kendaraan mereka agar terlihat lebih keren dan unik. Namun, belakangan ini muncul perdebatan mengenai sejauh mana pemerintah boleh melarang modifikasi kendaraan ini.
Menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, modifikasi kendaraan memang diperbolehkan asal tidak merubah spesifikasi dari pabrik. Namun, belakangan ini beberapa pihak berpendapat bahwa modifikasi kendaraan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat justru merugikan lingkungan dan keselamatan.
Salah satu tokoh yang menyoroti masalah ini adalah pakar otomotif Indonesia, Tito Achmad. Menurutnya, modifikasi kendaraan yang dilakukan secara berlebihan dapat mengakibatkan polusi udara yang merugikan lingkungan. “Kendaraan yang dimodifikasi dengan menambahkan knalpot bising atau mengubah sistem pengereman bisa membahayakan pengguna jalan lainnya,” ujar Tito.
Di sisi lain, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak buruk modifikasi kendaraan. Menurut Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan regulasi yang lebih ketat terkait modifikasi kendaraan. “Kami perlu menyeimbangkan antara kebebasan ekspresi dan keselamatan masyarakat dalam berlalu lintas,” ujar Budi.
Namun, beberapa kalangan juga menyoroti bahwa larangan terlalu ketat terhadap modifikasi kendaraan juga bisa merugikan industri modifikasi itu sendiri. Menurut Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo, pemerintah perlu memperhatikan dampak sosial dan ekonomi dari larangan modifikasi kendaraan. “Industri modifikasi kendaraan ini juga memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, sehingga perlu ada solusi yang bijak dalam menangani masalah ini,” ujar Bambang.
Dengan perkembangan yang semakin pesat, tentu penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan dengan matang sejauh mana mereka boleh melarang modifikasi kendaraan tanpa melanggar hak asasi dan kebebasan ekspresi masyarakat. Sebuah solusi yang tepat dan seimbang perlu ditemukan demi kepentingan bersama.